Dukung Kebijakan Gubernur Berdayakan Kontraktor Lokal

| Diterbitkan Pada:
Keterangan Foto:
Bagikan:

Maluku, LiraNews – Keluhan Gubernur Maluku Irjen Pol ( Purn) Murad Ismail tentang tidak diakomodirnya kontraktor lokal dalam pekerjaan proyek pemerintah di daerah sungguh sangat disesalkan.

Pernyataan ini disampaikan Gubernur pada rapat Koordinasi Pengawalan dan Pengamanan Pemerintahan & Pembangunan Daerah ( P 4 D ) antara Kementerian PUPR & Kejaksaan Agung RI.

Di depan sejumlah pejabat dari Kejaksaan Agung, Kementerian PUPR, sejumlah Satker & Para Kajati se Maluku, Sulawesi & Papua belum lama ini, Gubernur mengingatkan supaya adanya pemerataan pekerjaan proyek & yang diutamakan adalah dari kontraktor lokal karena selama ini yang terjadi banyak kontraktor dari luar daerah yang menguasai proyek2 ska jumbo di daerah.

Dir. Lira Maluku, Jan Sariwating mengatajan,  apa yang disinyalir oleh Gubernur bukanlah hal baru. Bahkan sudah dipraktekan sejak ber- tahun2 lalu. Proyek2 yang semestinya bisa dikerjakan oleh kontraktor lokal, ternyata sebagian besar telah dikuasai oleh kontraktor2 bermodal jumbo dari luar daerah.

“Hal itu tidak bisa terlepas dari campur tangan KDH setempat dalam menentukan siapa kontraktor yang punya banyak ” jasa ” itulah yang dipakai,” ujarnya.

Menurutnya, tidak jarang dan itu bisa dibuktikan , bahwa ada KDH yang “doyan mengimpor” kontraktor dari luar supya bisa mengerjakan proyek2 di daerahnya.

“Sesunggunya sudah bisa ditebak bahwa proyek yang diberikan itu bukan ecek2an tapi proyek dengan nilai jumbo puluhan milliar rupiah,” katanya.

Di Maluku ada beberapa Kabupaten yang KDH nya sering mengimpor kontraktor luar daerah. Diantaranya adalah Kabupaten Seram Bagian Barat ( SBB ) & Kabupaten Buru.

Kedua Kabupaten ini sudah lama sebagai langganan kontraktor luar. Rupanya para kontraktor2 ini telah sepakat dengan membagi daerah operasional mereka. Di Kab. Buru dikuasai oleh kontraktor2 asal Papua. Sedangkan di Kab. SBB sudah dipagari oleh kontraktor2 asal Jakarta.

Proyek2 yang selalu diincar adalah infrastruktur jalan dll yang bernilai jumbo.
Celakanya, proyek2 yang mereka kerjakan amburadul, asal2an terkesan tidak berkwalitas karena dikerjakan tidak sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan dalam kontrak.

“Hal ini bisa disimpulkan bahwa tidak ada jaminan jika dengan hadirnya kontraktor luar maka pekerjaan akan berlangsung dengan mulus & tuntas,” terangnya.

Untuk itu Gubernur diminta untuk menegur Bupati KDH yang sering memberikan proyek kepada kontraktor luar tanpa memberikan kesempatan kepada kontraktor lokal sebagai anak daerah untuk bisa mengembangkan usahanya.

“Dan yang penting marilah kita mendukung penuh kebijakan Gubernur seperti ini untuk terus memberdayakan kontraktor lokal supaya bisa membangun daerah ini menjadi lebih baik lagi untuk masa2 yad,” pungkasnya. LN-JAN

 

Fri Sep 27 , 2019
Sampang, LiraNews – Kasus Pembunuhan warga Desa Bunten Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, sampai saat ini Polres Sampang, Madura Jawa Timur, belum bisa mengungkap pelaku. Kabarnya korban diduga dibunuh oleh lima orang pelaku dan sampai detik ini pihak Polres Sampang masih melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut. Kasat Reskrim Polres Sampang AKP […]